News

Nadiem Makarim akan Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Chromebook Rp10 Triliun, Kejagung Bakal Cecar soal Peran hingga Prosesnya

adminJuni 21, 2025

0 8 minutes read

🧩 1. Latar Belakang Proyek Chromebook Rp9,9 Triliun

Periode & Total Anggaran
Proyek berlangsung antara tahun 2019–2023 dengan nilai total mendekati Rp9,982 triliun, terbagi dari Dana Satuan Pendidikan (DSP) sebesar Rp3,582 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp6,399 triliun .
Ragam Perangkat dan Distribusi
Kemendikbudristek di bawah Nadiem mendistribusikan sekitar 1,1 juta unit Chromebook, beserta modem 3G-proyektor ke lebih dari 77.000 sekolah .
Rekomendasi Teknis Awal
Uji coba Pustekom Kemendikbud pada 2019 dinyatakan tidak efektif karena infrastruktur internet yang belum merata. Tim teknis bahkan merekomendasikan sistem operasi Windows, namun akhirnya diganti menjadi ChromeOS .

🚨 2. Dugaan Modus Korupsi dan Motivasi Pengadaan

Pemufakatan Jahat & Pengarahan Teknikal
Kejagung menyatakan adanya dugaan “pemufakatan jahat” yang mengarahkan tim teknis memilih Chromebook meski kajian awal tidak mendukungnya .
Penggelembungan Harga & Distribusi Tidak Jelas
Anggaran yang hampir Rp10 triliun diduga dibengkakkan—harga per unit Chromebook dilaporkan mahal (Rp5–10 juta) dibanding harga pasaran sekitar 10–30 % lebih tinggi .
Vendor Terkait
Kejagung menyebut lima vendor terlibat: Advan (Bangga Technology), Axioo, Zyrex, Evercoss, dan SPC .

📅 3. Kronologi Penyidikan oleh Kejagung

20 Mei 2025
Kejagung menaikkan status kasus menjadi penyidikan lewat SPDP Nomor 38 .
21 Mei 2025
Tim Jampidsus menggeledah dua apartemen milik staf khusus Nadiem—Fiona Handayani (FH) dan Jurist Tan (JT)—di Kuningan Place dan Ciputra World 2. Barang bukti berupa dokumen, smartphone, hard drive, dan buku agenda disita .
28–30 Mei 2025
Pemeriksaan saksi intensif: 28 orang telah diperiksa—termasuk FH, JT, dan Ibrahim Arif. Dua pejabat teknis dari Kemdikbudristek (MLS dan SBY) juga diperiksa .
4 Juni 2025
Penggeledahan lanjutan dan penetapan status cekal (pencegahan bepergian) terhadap FH, JT, dan IA karena mangkir panggilan penyidik .
10–11 Juni 2025
Pengacara dan pendampingan hukum, termasuk Hotman Paris, hadir bersama Nadiem dalam konferensi pers, saat ia menyatakan kesiapan kooperatif memberikan klarifikasi .

👥 4. Status Nadiem Makarim dalam Kasus dan Sikapnya

Peluang Pemeriksaan
Kejagung membuka kemungkinan memanggil Nadiem jika diperlukan penyidikan .
Sikap Nadiem
Menegaskan hormati proses hukum: “Saya siap bekerja sama… saya percaya bahwa proses hukum yang adil akan memilah antara kebijakan mana yang dijalankan dengan itikad baik…” Dia juga membantah terlibat korupsi, menyatakan proses pengadaan sesuai aturan, dan melibatkan e-katalog serta pendampingan hukum dari Jamdatun .
Argumentasi Pembelaan
- Harga Chromebook “10–30 % lebih murah” dari rata‑rata;
- ChromeOS gratis;
- Pembelian melalui e‑katalog (LKPP);
- Koordinasi dengan KPPU dan pendampingan Jaksa Pengacara Negara (JPN) selama proses .

⚖️ 5. Proses Penyidikan & Fokus Kejagung

Pendalaman Teknis & Hierarki Perintah
Penyidik mengecek: siapa yang membuat keputusan teknis? Apakah sendiri atau atas perintah jabatan? Apa motif penggantian OS? .
Pelibatan Staf Khusus
FH dan JT diperiksa, disita barang pribadinya, serta dicegah bepergian—indikasi pentingnya informasi yang mereka pegang .
Keputusan Panggilan Nadiem
Meski belum ditetapkan tersangka per 11 Juni, Kejagung membuka opsi memeriksa Nadiem jika dirasa perlu .

🔍 6. Faktor yang Bisa Jadi Biang Dugaan

Aspek	Penjelasan
Infrastruktur	Uji awal menunjukkan internet belum cukup memadai untuk Chromebook
Harga & Efisiensi	Terdapat indikasi mark‑up harga; tudingan harga satuan jadi Rp10 juta, padahal pasaran lebih murah
Proses Teknis & Regulasi	Keputusan berubah dari rekomendasi Windows ke Chrome sistem tanpa transparansi; pendampingan JPN tak mutlak menghapus risiko penyimpangan
Karakter Vendor	Kelima vendor terkait memiliki jejak dan koneksi politik-ekonomi, misalnya Zyrex terkait Luhut Pandjaitan

🧭 7. Dampak & Implikasi

Kepercayaan Publik pada Pendidikan
Kasus ini memicu keraguan terhadap transformasi pendidikan digital di era Nadiem.
Wacana Reformasi Tata Kelola Pengadaan
Gugatan terhadap kendali teknis dan aparat pengadaan publik, memperlihatkan lemahnya sistem transparansi.
Isu Politik & Kekuasaan
Ada opini bahwa ini bagian dari “pergeseran kekuasaan” atau “scapegoating politik” .
Preseden Hukum
Apabila Kejagung sampai memeriksa menteri non‑aktif, ini akan jadi preseden signifikan dalam penegakan hukum terhadap pejabat tinggi.

📅 8. Tanggal Penting dan Prospek Lanjutan

20 Mei – Penyidikan dimulai
21 Mei – Penggeledahan apartemen stafsus dan penyitaan bukti
28–30 Mei – Pemeriksaan saksi intensif, termasuk teknis Kemendikbudristek
4 Juni – Staf khusus dicegah bepergian
10–11 Juni – Nadiem buka suara di konferensi pers
15–30 Juni – Perkiraan waktu penetapan tersangka atau panggilan pemeriksaan terhadap Nadiem

✅ 9. Analisis Kritis

Apakah peralihan OS keliru?
Jika uji coba awal menunjukkan infrastruktur tidak siap, mengarahkan ke ChromeOS patut dicurigai.
Sejauh mana Nadiem bertanggung jawab?
Sebagai Menteri, keputusan strategis atas pengadaan berada di bawah tanggung jawabnya; meskipun pendampingan hukum ada, pertanyaan besar: apakah ia mengecek ulang kajian teknis?
Peran staf khusus
FH dan JT dianggap memainkan peran krusial—apakah mereka yang diarahkan atau hanya pelaksana?
Transparansi dan akuntabilitas
Sistem e-katalog & pendampingan JPN tidak mutlak melindungi dari praktik mark-up dan penyimpangan tender.

🔜 10. Peta Jalan ke Depan

Pemeriksaan Nadiem
Sangat mungkin dalam 1–2 minggu ke depan, Nadiem dipanggil sebagai saksi atau terdakwa, jika bukti pendalaman mengarah padanya .
Analisis barang bukti
Dokumen serta elektronik dari FH dan JT menjadi kunci mengungkap aliran perintah dan audit internal.
Potensi penetapan tersangka
Jika bukti kuat, Kejagung bisa menetapkan pelaku inti serta pendukung sebagai tersangka.
Reformasi Pengadaan
Didorong perbaikan regulasi teknis, kelembagaan pengecek perangkat, dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat.

✍️ 11. Penutup

Kasus ini membawa dua sisi fundamental: efektivitas pendidikan digital dan integritas pengadaan publik. Apakah pengadaan ini memang sesuai kebutuhan dan aturan, atau justru merupakan celah politik-ekonomi? Proses hukum selanjutnya akan menguak siapa yang bertanggung jawab.

Nadiem Makarim saat ini menyatakan sikap kooperatif, namun publik dan penyidik akan menanti sejauh apa kontribusi combed sepenuhnya, terutama jika bukti menunjukkan keterlibatan strategis. Kasus ini bisa menjadi pivot dalam penegakan hukum pejabat tinggi dan reformasi tata kelola publik di Indonesia.

🔎 12. Pendalaman Peran Nadiem Makarim

Sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim memegang posisi strategis dalam pengambilan keputusan besar, termasuk pengadaan Chromebook tersebut. Meski ia menegaskan telah mengikuti aturan dan mendapat pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara (JPN), beberapa pihak mempertanyakan:

Sejauh mana Nadiem mengawasi proses teknis?
Penggantian sistem operasi dari rekomendasi awal Windows ke Chrome OS yang kemudian jadi alasan pengadaan besar-besaran patut dikritisi. Apakah keputusan ini diambil berdasarkan kajian matang, atau hanya berdasarkan tekanan vendor?
Peran staf khusus dan jaringan di internal Kemendikbudristek
Penggeledahan apartemen staf khusus Nadiem—Fiona Handayani dan Jurist Tan—mengindikasikan mereka berperan sentral dalam proses pengadaan. Apakah mereka hanya pelaksana atau penggerak utama? Ini penting untuk menentukan seberapa besar pengaruh Nadiem dalam kasus ini.
Koordinasi antar lembaga
Nadiem menyebut melibatkan LKPP, KPPU, dan pendampingan hukum, namun apakah koordinasi ini benar-benar berjalan efektif atau sekadar formalitas?

🏛️ 13. Sikap Kejaksaan Agung (Kejagung)

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa penyidikan kasus ini dilakukan secara transparan dan profesional.

Pemeriksaan saksi secara menyeluruh
Tim penyidik telah memeriksa lebih dari 28 saksi, termasuk pejabat teknis dan staf khusus.
Penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik
Penggeledahan apartemen staf khusus menandakan bukti elektronik seperti dokumen dan komunikasi digital sangat krusial.
Peluang pemeriksaan langsung Nadiem
Kejagung membuka peluang memanggil dan memeriksa Nadiem jika hasil penyidikan mengarah ke keterlibatannya secara langsung.

🧑‍⚖️ 14. Proses Hukum dan Hakim di Masa Depan

Jika Kejagung menetapkan Nadiem sebagai tersangka, proses pengadilan akan menguji dua hal utama:

Buktilitas aliran dana dan keputusan
Seberapa kuat bukti keterlibatan Nadiem dalam penggelembungan harga dan pemufakatan vendor.
Pembelaan Nadiem
Kesiapan tim kuasa hukum, termasuk Hotman Paris, untuk membuktikan bahwa pengadaan berjalan sesuai aturan dan transparan.

💬 15. Reaksi Publik dan Media Sosial

Kasus ini menjadi trending topic di media sosial, dengan dua kubu utama:

Pendukung Nadiem yang menilai ini adalah upaya kriminalisasi dan politisasi terhadap reformasi pendidikan digital.
Pengkritik yang melihat kasus ini sebagai bukti lemahnya pengawasan pengadaan pemerintah dan potensi korupsi besar di sektor pendidikan.

📚 16. Perbandingan dengan Kasus Korupsi Pengadaan Lainnya

Kasus ini mirip dengan beberapa skandal pengadaan alat elektronik di pemerintahan sebelumnya, namun dengan nilai anggaran yang jauh lebih besar dan tingkat keterlibatan pejabat tinggi yang lebih jelas.

🔮 17. Prediksi dan Prospek Perkembangan Kasus

Jika Nadiem diperiksa: proses hukum bisa memakan waktu panjang, dengan sorotan publik yang intens.
Reformasi kebijakan pengadaan: kasus ini berpotensi mendorong revisi aturan pengadaan barang pemerintah, terutama untuk pengadaan teknologi pendidikan.

🗓️ 18. Kronologi Lengkap Kasus Chromebook Rp9,9 Triliun

2019

Uji coba pengadaan perangkat di beberapa sekolah dengan sistem operasi Windows direkomendasikan oleh Pustekom Kemendikbudristek.

2020

Keputusan pengalihan sistem operasi ke Chrome OS secara tiba-tiba, tanpa kajian mendalam yang disosialisasikan.

2021-2023

Pengadaan massal Chromebook dimulai dan disebarkan ke seluruh sekolah, dengan total anggaran Rp9,9 triliun yang berasal dari Dana Satuan Pendidikan dan Dana Alokasi Khusus.

Mei 2025

Kejaksaan Agung membuka penyidikan kasus.
Penggeledahan apartemen staf khusus Nadiem di Jakarta.
Pemeriksaan saksi dari pejabat teknis, vendor, dan staf khusus.
Penetapan status pencegahan bepergian untuk beberapa staf khusus.

Juni 2025

Konferensi pers Nadiem yang menyatakan kesiapan kooperatif.
Peluang pemeriksaan Nadiem oleh Kejagung semakin terbuka.

🏢 19. Peran dan Profil Vendor dalam Kasus

Lima vendor utama yang terlibat dalam pengadaan Chromebook adalah:

Advan (Bangga Technology)
Axioo
Zyrex
Evercoss
SPC

Pola Keterlibatan Vendor

Vendor-vendor tersebut masuk dalam e-katalog resmi LKPP.
Dugaan penggelembungan harga dari masing-masing vendor sehingga total proyek membengkak.
Ada dugaan adanya pengaturan porsi distribusi dan harga yang menguntungkan pihak tertentu.
Beberapa vendor seperti Zyrex memiliki hubungan kuat dengan pejabat politik dan ekonomi, yang menimbulkan spekulasi adanya permainan politik ekonomi dalam pengadaan ini.

🌐 20. Dampak Sosial dan Politik

Kepercayaan Publik

Kasus ini mengoyak kepercayaan publik terhadap kebijakan transformasi digital di sektor pendidikan yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu terobosan besar pemerintahan.

Politik dan Kepentingan Kekuasaan

Ada spekulasi bahwa kasus ini juga terkait dengan dinamika politik internal, di mana penegakan hukum digunakan sebagai alat tekanan politik atau pemindahan kekuasaan.

Perubahan Regulasi Pengadaan

Kasus ini memicu desakan reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengawasan yang lebih ketat dan transparansi proses lelang.

Efek pada Pendidikan Nasional

Terjadi penundaan distribusi teknologi dan keraguan di kalangan guru dan sekolah terhadap efektivitas program Chromebook ini, yang berdampak pada pelaksanaan pembelajaran digital.

🔮 21. Prediksi Perkembangan Kasus dan Langkah Selanjutnya

Pemeriksaan Nadiem Makarim
Dalam waktu dekat, Kejagung kemungkinan besar akan memanggil Nadiem untuk diperiksa secara resmi. Bila hasil pemeriksaan menunjukkan bukti kuat, status tersangka bisa saja disematkan. Namun jika tidak ditemukan bukti keterlibatan langsung, Nadiem mungkin hanya akan menjadi saksi.
Penetapan Tersangka Vendor dan Pejabat Pendukung
Beberapa pejabat teknis dan staf khusus sudah dicekal dan diperiksa, serta vendor yang diduga melakukan mark-up harga kemungkinan besar juga akan jadi fokus penyidikan.
Proses Hukum Berlanjut
Jika kasus naik ke tahap persidangan, akan jadi perhatian publik nasional, khususnya bagaimana hukum menindak pejabat tinggi dan pengadaan pemerintah.
Reformasi Sistem Pengadaan
Diharapkan muncul kebijakan baru yang lebih transparan, dengan pengawasan ketat dan evaluasi teknis yang komprehensif sebelum pengadaan teknologi skala besar.

💡 22. Saran Perbaikan Sistem Pengadaan Teknologi Pendidikan

Kajian Teknis Mendalam Sebelum Pengadaan
Pastikan evaluasi kondisi infrastruktur dan kebutuhan teknis menjadi dasar pengambilan keputusan, bukan hanya rekomendasi formalitas.
Transparansi Proses Pengadaan
Publikasi data vendor, harga satuan, dan proses evaluasi secara terbuka agar ada kontrol sosial yang efektif.
Pengawasan Independen
Bentuk lembaga pengawas khusus yang terdiri dari akademisi, praktisi IT, dan pemerhati pendidikan untuk mengawasi pengadaan teknologi pendidikan.
Pelibatan Komunitas Sekolah dan Guru
Libatkan pengguna akhir dalam menentukan kebutuhan teknis agar perangkat yang disediakan benar-benar sesuai.
Audit Berkala dan Evaluasi Pasca-Pengadaan
Lakukan audit menyeluruh secara rutin dan evaluasi hasil pemanfaatan perangkat untuk perbaikan program berikutnya.

📝 23. Kesimpulan

Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook senilai hampir Rp10 triliun ini adalah salah satu ujian terbesar bagi penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan di era digital.

Menteri Nadiem Makarim sebagai pemimpin kebijakan dan para staf khususnya menjadi fokus penyidikan, meski sampai saat ini belum ditetapkan tersangka. Penggeledahan dan pemeriksaan saksi oleh Kejaksaan Agung membuka peluang besar pengungkapan fakta terkait penggelembungan harga dan potensi kolusi dengan vendor.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan penting tentang efektivitas transformasi digital pendidikan dan integritas pengelolaan anggaran publik. Lebih dari itu, ia menjadi momentum refleksi bagi pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pengadaan agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat maksimal bagi masyarakat.

Publik dan dunia pendidikan tentu berharap proses hukum ini berjalan adil dan terbuka, sehingga kepercayaan terhadap reformasi pendidikan dan tata kelola negara dapat dipulihkan.

📌 Ringkasan Poin Utama Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Rp10 Triliun

Nilai Proyek: Pengadaan Chromebook senilai Rp9,9 triliun dilakukan Kemendikbudristek pada 2019–2023 dengan tujuan transformasi pendidikan digital.
Perubahan Sistem Operasi: Awalnya direkomendasikan Windows, namun tiba-tiba diganti ChromeOS tanpa kajian menyeluruh.
Dugaan Korupsi: Kejagung menduga ada pemufakatan jahat, mark-up harga perangkat, serta pengaturan distribusi vendor.
Pemeriksaan & Penggeledahan: Kejagung telah memeriksa 28 saksi dan menggeledah apartemen staf khusus Nadiem, menyita bukti dokumen dan elektronik.
Peran Nadiem Makarim: Belum dipanggil resmi, tapi Kejagung buka peluang pemeriksaan jika perlu; Nadiem menyatakan siap kooperatif dan membantah terlibat korupsi.
Vendor Terkait: Ada lima vendor utama, termasuk Advan dan Zyrex, yang diduga terlibat dalam penggelembungan harga.
Dampak Kasus: Mengoyak kepercayaan publik pada program digitalisasi pendidikan dan menimbulkan wacana reformasi pengadaan barang pemerintah.
Proses Hukum: Penetapan tersangka dan pemeriksaan lanjutan diperkirakan berjalan dalam beberapa minggu ke depan.
Rekomendasi Perbaikan: Perlunya kajian teknis mendalam, transparansi pengadaan, pengawasan independen, dan pelibatan pengguna akhir.
Harapan Publik: Proses hukum yang adil dan terbuka agar integritas pendidikan dan tata kelola negara bisa diperbaiki.